Berdasarkan Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengolahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), DTKS menjadi acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraaan sosial untuk itu warga yang tidak terdaftar di DTKS tidak mendapatkan bantuan sosial. DTKS dapat diusulkan di kelurahan masang-masing

Sesuai dengan Permensos Nomor 21 Tahun 2019 Pasal 8, PBI Jaminan Kesehatan yang telah dihapuskan paling lama 6 (enam) bulan sejak penetapan penghapusan dikeluarkan, dapat dilakukan reaktivasi (pengaktifkan kembali) dengan syarat ditemukan layak membutuhkan layanan kesehatan

1. FOTOCOPY KK 2. FOTOCOPY KTP 3. SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DARI KELURAHAN (KETERANGAN : PENGAJUAN UNTUK USULAN KIS PBI APBD) 4. FOTO RUMAH TAMPAK DEPAN, TAMPAK BELAKANG DAN TAMPAK WC (FOTO DI PRINT ATAU DICETAK) 5. FOTOCOPY REKENING LISTTRIK 6. MATERAI 1 BUAH 7. SURAT PERMOHONAN TERTULIS TANGAN TERTUJU KE WALI KOTA PONTIANAK (KETERANGAN : MEMOHON KERINGANAN BIAYA RUMAH SAKIT)

Syarat utama penerima KIS PBI adalah warga terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS) KIS PBI tidak aktif apabila pemerintah mengangap peserta PBI sudah mampu dan dikeluarkan dari KIS PBI

1. FOTOCOPY KK 2. FOTOCOPY KTP 3. SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DARI KELURAHAN (KETERANGAN : PENGAJUAN UNTUK USULAN KIS PBI APBD) 4. FOTO RUMAH TAMPAK DEPAN, TAMPAK BELAKANG DAN TAMPAK WC (FOTO DI PRINT ATAU DICETAK) 5. FOTOCOPY REKENING LISTRIK

1. FOTOCOPY KK 2. FOTOCOPY KTP 3. SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DARI KELURAHAN (KETERANGAN : PENGAJUAN UNTUK USULAN KIS PBI APBD) 4. FOTO RUMAH TAMPAK DEPAN, TAMPAK BELAKANG DAN TAMPAK WC (FOTO DI PRINT ATAU DICETAK) 5. FOTOCOPY REKENING LISTRIK (SYARAT DISERAHKAN KE KELURAHAN MASING-MASING)